Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pertama Kali, Transgender di Pakistan Boleh Jadi Caleg

Reporter

image-gnews
Maria Khan, transgender asal Pakistan. aljazeera.com
Maria Khan, transgender asal Pakistan. aljazeera.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Maria Khan, 38 tahun, meluangkan waktu untuk bersolek sejenak sebelum memulai aktifitasnya. Khan yang seorang transgender, suka sekali dengan warna-warna cerah, dia memakai lipstik merah dan menggariskan eyeliner dimatanya.   

Khan berasal dari Mansehra, sebuah kota di wilayah timur Pakistan yang dikelilingi gunung-gunung. Dalam pemilu Pakistan 2018, Khan mencalonkan diri sebagai anggota parlemen dari jalur independen. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilu Pakistan, Khan semakin gencar berkampanye dari pintu ke pintu, meminta dukungan masyarakat Khyber Pakhtunkhwa, sebuah provinsi di wilayah utara Pakistan. 

“Saya ingin berbicara untuk rakyat Pakistan, saya ingin mewakili mereka dan membantu menyelesaikan masalah-masalah mereka,” kata Khan, seperti dikutip dari Al-Jazeera.    

Baca: Heboh Transgender, Bagaimana Membedakannya dengan Wanita Tulen?

Dalam pemilu yang akan digelar 25 Juli 2018 mendatang, akan tercatat dalam sejarah Pakistan sebagai pemilu pertama yang mengizinkan kalangan transgender maju sebagai wakil rakyat. Khan pun rupanya bukan satu-satunya transgender yang maju sebagai wakil rakyat. Kelompok Jaring Pemilu Transgender Pakistan dan Komisi Pemilu Pakistan dalam sebuah konferensi pers pada Rabu, 18 Juli 2018, menjelaskan total ada 11 transgender individu yang berharap bisa mendapatkan kursi di parlemen daerah dan dua orang berlaga di tingkat nasional.   

“Saya bisa membayangkan duduk di kursi parlemen dalam beberapa pekan, saya tidak akan berhenti berkampanye,” kata Khan, yang dulunya seorang laki-laki.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Transgender pun Bisa Sukses Berkarir, Ini 4 Contohnya

Marvia Malik, pembaca berita transgender pertama Pakistan saat diwawancara di salah satu channel televisi di Lahore, Pakistan, 27 Maret 2018. AP

Khan yang terlahir dengan nama asli Alamgir Khan, menceritakan tak mudah hidup sebagai transgender di Pakistan. Dia diusir dari rumah karena keluarga tak bisa menerima keputusannya berganti identitas menjadi perempuan. Setelah tak punya tempat bernaung, Khan mengemis di pinggir jalan dan menjadi korban perkosaan. 

Menurut khan, tak banyak lapangan pekerjaan bagi kaum transgender di Pakistan, yang memiliki populasi 207 juta jiwa. Jika tidak menjadi pekerja seks komersial atau pengemis, biasanya para transgender ini menjadi penari di acara-acara pernikahan dan acara kumpul-kumpul lainnya. Kelompok advokasi aliansi TransAction, memperkirakan setidaknya ada 500 ribu orang yang mengklaim dirinya transgender. Dari jumlah tersebut, 55 orang tewas dibunuh sejak 2015.           

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

3 jam lalu

Asap mengepul dari api di tengah kerusuhan menentang rencana untuk mengizinkan lebih banyak orang mengambil bagian dalam pemilihan lokal di wilayah yang dikuasai Prancis, yang ditolak oleh pengunjuk rasa penduduk asli Kanak, di Noumea, Kaledonia Baru 14 Mei 2024. Djelyna Lebonwacalie/via REUTERS
Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Peru Kategorikan Transgender sebagai Penyakit Mental

2 hari lalu

Ilustrasi LGBT. Dok. TEMPO/ Tri Handiyatno
Peru Kategorikan Transgender sebagai Penyakit Mental

Peru secara resmi mengkategorikan transgender dan non-biner sebagai penyakit mental. Para aktivis LGBT resah dengan keputusan Presiden Peru ini


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

3 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.